Kepala Seksi Bina Lembaga Usaha Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Cianjur, Ahmad Ubaidillah mengatakan, dari beberapa pabrik baru tersebut, setidaknya belasan ribu lowongan pekerjaan bakal tersedia.
“Salah satunya adalah PT Pou Yuen yang membutuhkan karyawan sebanyak 15.000 orang,” ungkap pria yang akrab disapa Ubai itu.
Dalam hal ini, lanjut ubai, dinsosnakertrans sendiri akan memfasilitasi lamaran pekerja yang kemudian diserahkan ke pabrik-pabrik tersebut untuk kemudian diseleksi sesuai dengan kebutuhan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan. Salah satu persyaratan yang dibutuhkan, jelas dia, pendidikan minimal bagi para pencari kerja adalah sudah berijazah SMP.
“Lamaran kerja bisa langsung dikirimkan ke dinsosnakertrans untuk ditampung. Baru kemudian akan kami serahkan ke pabrik-pabrik yang bersangkutan,” papar dia.
Lebih lanjut Ubai mengatakan, kerjasama antara dinsosnakertrans dan pabrik-pabrik baru yang bakal beroperasi di Cianjur itu merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir adanya kecurangan ataupun tindakan yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang sengaja ingin mendapatkan keuntungan berlebih dengan memanfaatkan momen tersebut. Salah satu modus yang biasa dipakai adalah dengan melakukan pungutan liar, sehingga merugikan para pencari kerja.
“Perusahaan akan bekerjasama dengan kami dalam meminimalisasi kemungkinan kecurangan seperti adanya pungutan liar saat proses rekrutmen,” urai Ubai.
Ditanya tentang upah yang akan diperoleh karyawan baru itu, Ubai menjelaskan, jika belum genap bekerja satu tahun maka para pekerja tersebut akan mendapatkan gaji sesuai dengan UMK Cianjur sebesar Rp1,6 juta. Namun jika karyawan sudah bekerja lebih dari setahun, upah yang diterimanya tergantung kebijakan perusahaan masing-masing.
“Peraturannya seperti itu. Kalau karyawan baru dan apalagi perusahaannya juga baru, tentu saja pembayaran upahnya mengacu pada ketentuan UMK yang berlaku. Kecuali kalau sudah lebih setahun itu sih tergantung perusahaannya,” tukas Ubai.
Sementara, terkait dengan tenaga kerja yang berkeinginan bekerja di luar negeri, khususnya di Timur Tengah, Ubai menegaskan, ada aturan yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi yang tidak lagi menerima tenaga kerja sektor informal. Tepatnya, pada Agustus 2011 Arab Saudi menutup penempatan TKI untuk pekerjaan di sektor informal seperti pekerja rumah tangga.
Ubai melanjutkan, sampai dengan hari ini, negara di jazirah Arab yang masih membuka kesempatan bekerja di sektor informal ada beberapa seperti Oman dan Bahrain.
“Sedangkan untuk negara lain di Timur Tengah masih moratorium pekerja asing. Artinya, tidak menerima lowongan pekerja asing untuk sektor informal. Jadi masyarakat juga harus berhati-hati dan pandai-pandai memilih serta jangan sampai tertipu,” pungkas dia.(ruh)
0 komentar:
Posting Komentar